Daftar Lembaga Survey

Lembaga Survey Sudah Daftar Ke KPU

Ketua KPU : Husni Kamil Manik

Posted by: Achmad in Berita 14 February 2014 1 Comment 606 Views

Jakarta, PEMILU.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, hingga saat ini sudah ada 11 lembaga survei yang mendaftarkan ke KPU. KPU juga sudah membicarakan mengenai persyaratan administratif yang harus disertakan lembaga survei ketika mendaftar ke KPU.

“Mereka sedang menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Karena hanya mendaftar, bukan diakreditasi, tentunya akan jauh lebih mudah urusannya,” kata Husni, di Jakarta, Kamis (13/2).

Kesebelas lembaga survei tersebut adalah:

1. PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik, 
2. PT Citra Komunikasi LSI,
3. PT Konsultan Citra Indonesia,
4. PT Media Survei Nasional,
5. PT Citra Publik Indonesia dan 
6. PT Indikator Politik Indonesia.
7. PT Data LSI (Lembaga Survei Indonesia),
8. PT Lingkaran Survei Indonesia,
9. PT Roy Morgan Research,
10. Lembaga Jaringan Isu Publik serta PT Cyrus Nusantara.

Husni menjelaskan, lembaga survei yang terhimpun dalam organisasi tertentu akan dikelola oleh organisasi tersebut untuk didaftarkan ke KPU. “Bagi yang tidak, tentu akan mendaftar sendiri-sendiri. Tetapi yang sudah terhimpun dalam organisasi sepertinya mereka sedang aistensi,” kata Husni.

Sementara itu, Komisioner KPU Sigit Pamungkas menambahkan, pendaftaran lembaga survei ke KPU berdasarkan  Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu. “Ini perintah undang-undang yang memerintahkan lembaga survei untuk mendaftar ke KPU.  Ketika lembaga survei diakui KPU, maka publik akan percaya kepada lembaga itu dan mendapatkan perlindungan hukum,” terang Sigit.

Lembaga survei wajib mendaftarkan ke KPU selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2013 tersebut juga diatur mengenai larangan pengumuman hasil survei selama masa tenang dan hasil hitung cepat selama dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) ditutup.

• Bagi lembaga survei yang melakukan rilis pada masa tenang dan tidak menyatakan bahwa ‘hasil survei bukan hasil resmi dari KPU’, terang Sigit, akan dipidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan denda sebesar Rp18 juta. 
• Sementara lembaga survei yang mengumumkan hasil penghitungan cepat kurang dari dua jam setelah pemungutan suara ditutup, akan dikenai sanksi pidana penjara selama satu tahun enam bulan.